Dasar Hukum Menteri. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah. Pasal 17 ayat (3) undang.
Mengapa usaha Pariwisata membutuhkan TDUP? from legalitaskita.id
Pengemudi taksi dan ojek online menyalakan suar saat menggelar aksi di depan gedung dpr ri, jakarta, rabu (21/9/2022). Keputusan menteri komunikasi dan informatika nomor 701 tahun 2018 tentang penggunaan tanda tangan elektronik pada pengabsahan salinan produk hukum kementerian komunikasi. Selain melibatkan kepala kantor kementerian hukum dan ham wilayah nusa tenggara timur ( ntt) marciana d.
Dasar Hukum Jdihn Dalam Peraturan Menteri.
Pelaksanaan pembangunan skpt 1.peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan. Pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi:
Jone S.h Sebagai Pembicara, Kegiatan Kali Ini Juga.
Pasal 10 ayat (1) huruf d,. 01 /kpts/ppid/2021 tentang pemutakhiran daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Tarif.
Peraturan menteri hukum dan ham nomor 32 tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan hak asasi manusia. Selain melibatkan kepala kantor kementerian hukum dan ham wilayah nusa tenggara timur ( ntt) marciana d. Dasar hukum penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (k/l) yaitu sebagai berikut.
Pedoman Umum Penamaan, Singkatan Dan Akronim Instansi Pemerintah.
Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 7 peraturan menteri agama (pma) republik indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal. Dasar hukum menteri negara diatur oleh pasal 17 uud nri 1945. Pengemudi taksi dan ojek online menyalakan suar saat menggelar aksi di depan gedung dpr ri, jakarta, rabu (21/9/2022).
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian agama dengan rahmat tuhan yang. Terbentuknya kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan : Dasar hukum dari kementerian republik indonesia mengacu pada bab v pasal 17 uud 1945, yang berisi:
