Dasar Hukum Menteri Koordinator. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Uu no 23 tahun 2014;
Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran from dindikbud.demakkab.go.id
Peraturan menaker nomor 9 tahun 2021 tentang uraian fungsi organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama dan tugas koordinator jabatan fungsional di lingkungan kementerian. Uu no 5 tahun 2014; Kabinet indonesia maju terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 oktober 2019.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan;
Peraturan lampiran sejarah peraturan terkait. Uu no 7 tahun 2001; Hasil pencarian menemukan 3.936 peraturan (dalam 0,004 detik) cari.
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;
Dasar hukum peraturan presiden nomor 71 tahun 2019 tentang kementrian koordinator bidang kemaritiman dan investasi adalah: Lembaga ini biasa disingkat dengan nama kemenko polhukam yang merupakan kementerian dalam. Pasal 4 ayat (1) dan pasal.
Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Diluncurkan Pada November 2007 Dengan Dilandasi Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.
Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 7 tahun 2021 perubahan daftar proyek strategis nasional ditetapkan 10 september 2021. Tema jenis tahun perwakilan glosarium. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian hukum menyelenggarakan fungsi:
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah di. Kabinet indonesia maju terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 oktober 2019. Untuk melihat kedudukan menteri koordinator secara utuh, perlu melihat ketentuan yang mengatur tentang pengisian jabatan menteri koordinator sejak reformasi, yang dimulai dari.
Dasar Hukum Menteri Negara Diatur Oleh Pasal 17 Uud Nri 1945.
Tugas dan fungsi kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Untuk menjalani tugas dan wewenang tersebut, presiden diatur dalam dasar hukum yang sifatnya mengikat. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan.
