Dasar Hukum Meterei

Dasar Hukum Bea Materai Serta Aturan Mengenai Bea Materai:

Dasar hukum dan aturan mengenai meterai antara lain : Dasar hukum uu ini adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 23a uud 1945. Top 10 faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam.

Begitu Pula Aturan Hukum Perihal Alat Bukti Pembayaran Bernama Kwitansi / Kuitansi, Tidak Semua Kuitansi Wajib Dibubuhi Meterai Sejak Semula, Bergantung Pada Jumlah Nominal Harga Yang.

Dengan cara lain yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Undang undang nomor 13 1985; Mulai dari dasar hukum, kode khusus, hingga cara penggunaan.

Lalu, Bagaimana Jika Surat Perjanjian Yang Tidak Dibubuhi Materai Akan Dijadikan Alat Bukti Di Pengadilan?

Bea meterai dalam perundangan indonesia merupakan pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat untuk membuktikan. Bea meterai sistem komputerisasi i. Selain itu, uu nomor 13 tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

Kabar Baik, Meterai Elektronik Sah Secara Hukum!

Itulah yang menjadi ketentuan hukum dari pada kegunaan meterai rp.10.000 yang dituangkan dalam aturan baru yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Konsep dan ketentuan hukum meterai.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Uu No.

Uu ini mengatur mengenai pengaturan bea meterai, yaitu pajak atas dokumen yang dikenakan 1. Pemungutan dan pengenaan bea meterai memiliki dasar hukum undang undang nomor 13 tahun 1985 atau disebut juga undang undang bea materai 1985, undang undang ini. Pertama, aturan pembayaran bea meterai menggunakan meterai.