Dasar Hukum Njoptkp. Untuk menghitung njkp, ada dua komponen yang. Dasar hukum lain soal pajak properti tersebut juga telah diatur dalam pasal 3 uu no.12/1985 mengenai pajak bumi dan jumlahnya, yakni senilai rp8.000.000 per wajib pajak.
Dasar hukum pemungutan pbb 1. Dasar hukum dan terminologi pbb. Total njop bangunan = rp181,5juta.
Dasar Hukum Lain Soal Pajak Properti Tersebut Juga Telah Diatur Dalam Pasal 3 Uu No.12/1985 Mengenai Pajak Bumi Dan Jumlahnya, Yakni Senilai Rp8.000.000 Per Wajib Pajak.
Pengertian njop tanah dan njkp, 3 perbedaan, dan cara hitungnya sesuai hukum di indonesia. Peraturan daerah kota balikpapan no. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia.
Njop Kena Pajak = Rp406,5Juta.
Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Total njop bangunan = rp181,5juta. 14 tahun 2010 tentang pajak bea.
6 Tahun 1983 Diperbaharui Dengan Uu No.
16 tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan 2. Njop sebagai dasar pengenaan pbb = njop bumi + njop bangunan. Pbb dasar hukum pajak bumi dan bangunan 1 fdasar hukum pajak bumi dan bangunan a.
Dasar Hukum Pemungutan Pbb 1.
Untuk menghitung njkp, ada dua komponen yang. Njkp harus ada dalam cara menghitung pbb. Total njop bumi dan bangunan = rp421,5juta.
= Tarif X Dasar Pengenaan Pajak.
Dasar hukum dan terminologi pbb. 12/1994 pasal 17, maka acuan banding mengikuti pasal 27 uu no. Besarnya njoptkp hanya berlaku untuk pbb selain sektor perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar rp12 juta.