Dasar Hukum Notaris Ppat. Misalnya sebelum ajb dibuat perjanjian pengikatan jual beli atau ppjb dulu, maka notaris/ppat akan meminta biaya untuk ppjb tersebut di luar biaya ajb. Perbedaan notaris dan ppat dari segi dasar hukum:
2008 tentang akta jual beliyang dibuat dihadapan notaris /ppat kabupaten bantul ratnawati, sh;bahwa majelis hakim pemeriksa perkara dengan melihat secaramenyeluruh rangkaian. Ppat yang merangkap jabatan sebagai notaris, harus berkantor yang sama dengan tempat kedudukan notaris. Jika ppat dilantik oleh bpn, sementara notaris dilantik oleh.
Dasar Hukum Profesi Notaris Diatur Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Dalam proses pelantikannya sendiri, notaris dan ppat adalah dua hal yang berada di naungan yang berbeda. Dasar hukum pelaksanaan dan kode etik. Ppat yang merangkap jabatan sebagai notaris, harus berkantor yang sama dengan tempat kedudukan notaris.
Penegakan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Bulan Desember, Tahun 2019.
Buku ini berupaya menyajikan jawaban atas masalah mendasar yang selalu menjadi keluhan notaris dan ppat tentang perpajakannya sekaligus menyediakan informasi. Profesi notaris diatur dalam uu jabatan. Meneropong khazanah notaris & ppat indonesia, (bandung:.
Perlindungan Hukum, Klien, Protokol Notaris, Ppat.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam. Ikatan notaris indonesia yang menerbitkan kode etik notaris (foto: Untuk dasar hukum ppat dapat dilihat pada peraturan pemerintah (pp) tahun 2016 nomor 24 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah.
Oleh Karena Itu Maka Notaris Harus.
Perbedaan berikutnya terkait pengangkatan, notaris diangkat oleh menteri hukum dan ham. Seperti yang telah disebutkan, perbedaan keduanya bisa kita identifikasi berdasarkan hukum, kode etik, kewenangan, hingga cara kerjanya. Dasar hukum profesi notaris diatur dalam undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
Perbedaan Notaris Dan Ppat Dari Segi Dasar Hukum:
Dasar hukum yang melandaskan akta ppat adalah. Hukum notaris indonesia tafsir tematik terhadap uu no.30 tahun 2004 tentang. 2008 tentang akta jual beliyang dibuat dihadapan notaris /ppat kabupaten bantul ratnawati, sh;bahwa majelis hakim pemeriksa perkara dengan melihat secaramenyeluruh rangkaian.