Dasar Hukum Pajak Parkir

[Tulisan Hukum/Subbagian Hukum/Umum] [1] Pemungutan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Daerah Www.clipartbest.com I.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (pad) yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan daerah kota bandung dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah. Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

Pajak Parkir Adalah Pajak Atas Setiap Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan.

“tarif layanan parkir ditetapkan oleh gubernur berdasarkan: Definisi pajak menurut uu nomor 28 tahun 2007 tentang. Dalam pasal 51 ayat (1) perda dki jakarta 5/2012 dikatakan:

Cara Perhitungan Pajak Parkir Cara Perhitungan Pajak Parkir :

(1) dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Peraturan daerah kota surakarta nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Tujuan dan sasaran bagian hukum;

Bagi Anda Yang Bergelut Pada Usaha Parkir, Sebagai Pengelola Atau Pemilik Area Parkir Anda Wajib Menghitung Pajak Terutang Atas Usaha Parkir Berdasarkan Sistem Self.

Dasar hukum tarif parkir valet. 8 dasar hukum pajak di indonesia. Pajak parkir dipungut setiap pelayanan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.

Pajak parkir merupakan pajak pada penyelenggaraan tempat parkir di luar. Pergub dki jakarta 179/2013 telah menetapkan tarif untuk jasa parkir valet. By hmps akuntansi | published july 30, 2022.