Dasar Hukum Pajak Pbb. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang. Dasar hukum dan terminologi pbb.
Terakhir diubah oleh enni01 tanggal sab jul 23, 2016 2:06 pm, total 1 kali diubah: Ternyata begini dasar pengenaan pajak pbb. Sampai dengan tanggal 31 desember 1991, maka sejak 1 januari 1992 hak negara untuk melakukan.
6 Tahun 1983 Diperbaharui Dengan Uu No.
[6] tarif 0,01% untuk nilai jual objek pajak tanah. Sampai dengan tanggal 31 desember 1991, maka sejak 1 januari 1992 hak negara untuk melakukan. Pajak bumi dan bangunan (pbb) dulu pada awalnya adalah pajak pusat yang penerimanya dialokasikan kepada daerah dengan porsi tertentu, tapi didalam.
Dasar Hukum Yang Mengatur Bphtb Diatur Dalam Uu No.
Jakarta, â pemberian stimulus atau kebijakan pada kwajiban membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) sangat. Adapun dasar hukum pengenaan pbb diatur melalui uu no. Misalnya rumah, hotel, apartemen, rumah susun, pabrik, tanah kosong, dan sawah.
Pada Artikel Ini Akan Dibahas Perhitungan Pajak Hingga Aturan Hukum Mengenai Pajak Bangun Rumah.
Dasar hukum pemungutan pbb 1. Sementara itu, besaran tarif yang. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan pajak bumi dan.
Luas Bumi 1.000 M2 Dengan Nilai Jual.
Apabila kantor pelayanan pbb tidak menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Selanjutnya, mengacu pada pasal 11 ayat (1) peraturan menteri keuangan no.242/pmk.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ( pmk 242/2014 ),. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang.
Berikut Dasar Hukum Pajak Yang Berlaku Di Indonesia, Yaitu.
Berikut ini cara perhitungan pajak pbb terutang dengan njkp diatas rp1 miliar. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang.