Dasar Hukum Pajak Thr. Di samping bergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, pemotongan pph 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Di samping bergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, pemotongan pph 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan nomor pokok wajib pajak.
![Tour and travel, Jual tiket promo, Jasa antar jemput, Rental mobil](https://i2.wp.com/2.bp.blogspot.com/-SRyclAvTK6U/WAH7ao-ghLI/AAAAAAAAAD4/kYxSfJwvOc4CICeGXj2kfTI4ow8Qe3GuACLcB/s1600/hitamm23.jpg)
Dasar hukum peraturan thr di indonesia. Di samping bergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, pemotongan pph 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Selain penjelasan di atas, kamu bisa.
6 Tahun 1983 Junto Uu No.
Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Thr ane disunat ampe 20% nih mengenai hal ini sudah ada penjelasannya di artikel klinik hukumonline gan, berjudul tarif. 5.000.000, maka besar thr yang anda terima dengan masa kerja 1,3 tahun adalah sebesar satu bulan.
Selain Penjelasan Di Atas, Kamu Bisa.
Dasar hukum hak menerima thr. Untuk pembayaran thr, bagi pengusaha/pemberi kerja jangan telat ya karena pemerintah menegaskan pemberian thr 2022 diatur dalam surat edaran menaker nomor. Indonesia memiliki dua sistem pengenaan pajak bumi dan bangunan (pbb), yaitu pbb.
Dasar Hukum Pengenaan Pajak Tunjangan Hari Raya.
Oleh pajak.com aprilia hariani 18/09/2022, 21:00. Sebagai contoh, gaji anda per bulan adalah rp. Inilah dasar hukum hak thr.
Tunjangan Hari Raya (Thr) Adalah Pendapatan Yang Bukan Merupakan Bentuk Upah Atau Bentuk Lain Dari Upah Yang Wajib.
Berdasarkan pasal 12 ayat 1 uu. Berdasarkan peraturan dirjen pajak no 16 tahun 2016, pasal 5, di antara jenis penghasilan yang dipotong pph 21 atau pph 26 adalah penghasilan. 9 tahun 1994 junto uu no.
Dasar Hukum Peraturan Thr Di Indonesia.
Dasar hukum pph 21 atas tunjangan hari raya (thr) dasar hukum perhitungan pph 21 thr telah dituangkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b peraturan dirjen pajak no. Meski demikian, ada baiknya kamu tetap memahami dasar hukum seputar thr di indonesia. Untuk besaran thr keagamaan, se nomor m/1/hk.04/iv/2022 merinci sebagai berikut: