Dasar Hukum Pameran. 199/mpp/kep/6/2001 tentang persetujuan penyelengaraan pameran dagang, konvensi dan. Landasan ini merujuk pada uud 1945.
Disnaker Kota Surabaya from disnaker.surabaya.go.id
Dasar hukum keputusan meteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor : 199/mpp/kep/6/2001 tentang persetujuan penyelengaraan pameran dagang, konvensi dan. Objek atau kumpulan objek yang akan dipamerkan (berupa benda) 2.
Pameran Adalah Suatu Pertunjukan Seni Rupa Atau Karya Seni Pada Masyarakat Umum.
199/mpp/kep/6/2001 tentang persetujuan penyelengaraan pameran dagang, konvensi dan. Objek atau kumpulan objek yang akan dipamerkan (berupa benda) 2. Sebagai dasar utamanya, investasi ini dibuat dengan pertimbangan berikut ini.
Tujuan Pelaksanaan Pameran Terdapat 3 Macam, Yaitu Tujuan Komersial, Tujuan Kemanusiaan, Dan Tujuan Sosial.
Penyelenggaran pertemuan, perjalanan insentif, koneferensi, dan pameran. Dasar hukum dasar hukum pemberian program bantuan adalah : Landasan ini merujuk pada uud 1945.
Tapi, Perlu Diingat Bahwa Di Setiap Pameran Seni Terdapat Beberapa Aturan Dasar Yang Harus Kita Ketahui.
Kanwil papua 13 september 2022 dilihat: Langeveld mengemukakan ada enam macam tujuan pendidikan, yaitu (1) tujuan umum, total atau akhir,. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Dokumen Kabid Promosi Penanaman Modal Dan Kasi.
Setiap peserta pameran wajib membayar administrasi sebesar. Ketiga macam tujuan ini dijabarkan pada penjelasan di bawah ini. Dasar hukum dan klasifikasi usaha pariwisata.
Uu Nomor 23 Tahun 2014;
Pengaturan display atau penyajian 3. Uu nomor 25 tahun 2009; Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) mengadakan pameran prasejarah bertema “jejak peradaban prasejarah di nusantara”.
