Dasar Hukum Pbbkb. Peraturan presiden nomor 23 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pbb perdesaan.
Tulisan hukum ini akan membahas khusus mengenai dbh yang bersumber dari penerimaan pbb kecuali pbb perdesaan dan perkotaan, dari segi definisi, rincian alokasi, pengelolaan, dan. 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; 28 tahun 2009 tentang pajak daerah.
Jika Pada Satu Kondisi Harga Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tidak Termasuk Ppn Namun Sudah Termasuk Pbbkb Dengan T… See More
2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; Peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.
Masalah Yang Anda Alami Ini Dikenal Dengan Nama Pengalihan Piutang.
4 komponen program bimbingan dan konseling. Oleh karenanya, kala itu beberapa provinsi memungut bbnkb dan bea balik nama kendaraan di atas air (bbnkaa) sebagai jenis pajak yang terpisah. Pajak pertambahan nilai (ppn) 10% yang dipungut pemerintah pusat.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No 4.
Dasar hukum peraturan ini adalah pasal 18 ayat (6) uud 1945; 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; Peraturan presiden nomor 23 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana.
Adapun Pajak Ini Dimuat Sesuai Dengan Amanat.
Adapun, mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bphtb diatur dalam uu no. Dasar pengenaan pajak dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Pengalihan piutang berdasarkan suatu perjanjian dalam ketentuan.
21 Tahun 1997 Dan Telah Diubah.
Dasar hukum pemungutan pbb 1. Pertama, tidak jelas apakah serangkaian ppkm ini merupakan bagian dari psbb atau bukan, mengingat. Pengertian dan dasar hukum bphtb.