Dasar Hukum Pejabat Bupati. Dasar hukum kewajiban penyelenggara negara melaporkan kekayaan tertuang dalam uu nomor 28 tahun 1999. Dasar hukum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Secara leksikal, penjabat adalah pemegang jabatan orang lain untuk. Keputusan bupati kepulauan sangihe nomor 146/360/tahun 2022 tentang penetapan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana non alam corona virus disease 2019 di. Acting regent), adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan bupati definitif selaku kepala daerah.
Disebutkan Dalam Perpres Ini, Kepala Daerah Menunjuk Pelaksana Harian Apabila Sekretaris Daerah Tidak Bisa Melaksanakan Tugas Kurang Dari 15 (Lima Belas) Hari Kerja Atau.
Dalam konteks ini proses penunjukan pejabat kepala daerah rawan digugat dan disengketakan secara hukum. Ketentuan tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat kita temukan. I padangexpo.com (limapuluh kota) memasuki triwulan akhir tahun 2022, mutasi pejabat struktural di jajaran pemerintah kabupaten limapuluh kota kembali bergulir.
Sk Bupati No 580/872 Tahun 2015 Tanggal 15 Juni.
Bupati dan walikota memiliki kedudukan yang sama sebagai kepala daerah. Dasar hukum penyusunan peraturan bupati 1. Peraturan presiden nomor 11 tahun 2008 tentang tata cara.
Acting Regent), Adalah Seseorang Yang Memiliki Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Yang Sama Dengan Bupati Definitif Selaku Kepala Daerah.
Dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan apbd, yang. Peraturan bupati/walikota digolongkan sebagai peraturan kepala daerah (“perkada”) oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk. Dasar hukum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dasar Hukum Kewajiban Penyelenggara Negara Melaporkan Kekayaan Tertuang Dalam Uu Nomor 28 Tahun 1999.
Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; Begitupula dalam ranah vicarious liability, apapun alasannya dalam ranah tanggung jawab perdata institusi swasta, tetaplah direksi perseroan bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Pedoman pengadaan pejabat pengelola dan.
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa Atau Yang Setingkat.
Hal ini diatur di dalam pasal 59 uu no 23 tahun 2014. Dasarnya, adalah putusan mahkamah konstitusi (mk). Wakil kepala daerah adalah wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota.