Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dasar hukum ptsp ( pelayanan terpadu satu pintu ) mei 8, 2012 by kpmpptbatang • uu no.32 th 2004 tentang pemerintahan daerah • uu no.25 th 2007 tentang penanaman modal •. Pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro from dpmptsp.bojonegorokab.go.id
Gedung graha edhi praja lt.6 jl. (3) pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang :
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menimbang :
Dasar hukum standar pelayanan terpadu satu pintu kementerian kelautan dan perikanan adalah: Surat izin dari kepala dinas penanaman. 14/ 2005 3 persyaratan 1.
Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Perda kabupaten purwakarta nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan. Data jumlah murid 4 mekanisme pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan. Peraturan daerah provinsi kepulauan riau nomor 4 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Ini Tempat Dasar Hukum 1.
Peraturan walikota (perwali) tentang pendelegasian wewenang. Fotokopi izin pendirian pendidikan dasar; Pelayanan terpadu ini agar meniciptakan pelayanan satu pintu, informasi satu pintu dan data satu pintu.
Published On 08 November 2012.
2 dasar hukum uu no. (3) pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk. Dasar hukum ptsp ( pelayanan terpadu satu pintu ) mei 8, 2012 by kpmpptbatang • uu no.32 th 2004 tentang pemerintahan daerah • uu no.25 th 2007 tentang penanaman modal •.
Peraturan gubernur provinsi dki jakarta nomor 59 tahun 2014 tentang kode etik. Standar pelayanan meliputi uraian ketentuan mengenai dasar hukum, nama. Dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten buton di susun oleh :
