Dasar Hukum Pemalsuan Data

Oleh Abdul Rasyid (Juli 2017) Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 40 (1) Uu No.

Penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar (anwar, 1990:128): Pasal 11 ayat 2 :

Ust Perusahan Saya Berkerja ( Institusi Keuangan Syariah ) Sedang Terkena Dampak Krisis Keuangan Sehingga Perusahaan Membutuhkan Investor Untuk.

Selain itu, dokumen elektronik yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam pasal 11 uuite sehingga memiliki kekuatan hukum dan. 10 tahun 1998 tentang perbankan ‘bank wajib. Pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk perbuatan rekayasa dokumen atau data yang mengarah pada kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya.

Surat Setoran Pajak (“Ssp”) Merupakan Surat Bukti Pembayaran Atau Penyetoran Pajak Yang Jika Dipalsukan, Maka Pelakunya Dapat Dijerat Pidana Berdasarkan Kitab Undang.

Demikian definisi dokumen yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) yang kami akses dari laman resmi pusat data kementerian pendidikan dan kebudayaan. Muhamad nafi uz zaman, s.h. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia.

Orang Yang Melanggar Hukum Di Indonesia Dapat Dikenai Sanksi Pidana.

Normatif maksudnya berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang menjadi dasar hukum positif yang bermartabat,. Kedua prinsip ini adalah dasar lawful data. Dan (b) norma hukum positif.

Pemalsuan Identitas Data Diri Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Desa Ongkoe Kec.

Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) consent/ persetujuan; Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana menurut uu no. Pernahkah kamu menyimpan data di google drive, dropbox atau sekadar membuat dokumen di google doc/google spreadsheet?