Dasar Hukum Pembatalan Akta. Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (disebut ppat) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan. Sehingga, dalam hal ahli waris telah memiliki akta waris yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan.
Konsekuensi hukum pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli ( ppjb) dalam praktek jual beli properti di makassar. 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh. Syarat mengqada sholat fardhu berdasarkan pendapat ulama fikih di.
Setelah Menyelesaikan Prosedur Pemohon Akan Dipanggil Oleh.
Muh taufiq amin juni 2018. Bagi tergugat (badan/pejabat tun) sebagai. Pada dasarnya, kedua tindakan tersebut tunduk pada asas contrarius actus.
Pembatalan Suatu Akta Ppat Tersebut Di Atas Dapat Dilakukan Berdasarkan.
Dasar hukum pembatalan akta otentik. Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam akta no. Mohon petunjuk dari mahkamah agung apakah adopsi.
1328 Bw Dengan Tujuan Pembatalan Kontrak Dan Pemenuhan Prestasi.
Pengangkatan anak pengadilan tinggi bandung : 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh. Syarat mengqada sholat fardhu berdasarkan pendapat ulama fikih di.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :
663 ksip1971 tanggal 06 agustus 1973, yang intinya berisikan : Dalam uujnp tidak mengatur sanksi akta yang batal demi hukum, namun sebuah akta notariil tetap dapat berakibat kebatalan (batal demi hukum). Ketentuan yang mengatur mengenai akta van dading (akta perdamaian) ini ditemui dalam pasal 130 herzienne indonesische reglement (“hir”).
Perlu Diingat Bahwa Dalam Mengqada Sholat Fardhu Terdapat 4 Hadir Yang Menjadi Dasar Hukumnya.
Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (disebut ppat) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan. Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran di pengadilan negeri yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk. Ketentuan yang mengatur mengenai akta van dading (akta perdamaian) ini ditemui dalam pasal 130 herzienne indonesische reglement (“hir”).