Dasar Hukum Pemberantasan Kkn

Memang, Di Jaman Orde Baru, Praktek Kkn Tumbuh Sangat Subur.

Landasan pemikiran dan dasar hukum. Mitra juga mendukung strategi dan. Pemberantasan kkn dan supremasi hukum.

Artikel Di Bawah Ini Adalah Pemutakhiran Dari Artikel Dengan Judul Keberadaan Kpk Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Yang Dibuat Oleh Fahmi Ramadhan.

Korupsi di indonesia yang terus berkembang secara tersistem, membuat banyak pihak menggalakkan pemberantasan korupsi. Seperti yang diketahui, mahasiswa menyuarakan 6 tuntutan yang menjadi agenda. Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 adalah pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (kkn).

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn Uu 28/1999 Pp 71/2000 Pp 53/2010 Perpres 55/2012 Permen Kp 31/2013 Kepmen Kp.

Selain itu, akibat dari tidak tegasnya penegakan hukum di indonesia, gaji yang rendah, dan kurangnya pengawasan. Peraturan presiden nomor 192 tahun 2014: X/mpr/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas kkn.

Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dibentuk Pada Tahun 2002 Di Saat Tampuk Kekuasaan Negara Dipegang Oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.

Pemberantasan korupsi di indonesia tidak hanya menjadi tangungjawab penegak hukum saja tapi juga menjadi tanggungjawab. Pemberantasan kkn serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. [ppt] dasar hukum pemberantasan korupsi.

Hanya Saja Sekiranya Hal Itu Sulit.

15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Bab 1 pendahuluan 1.1 dasar dan tujuan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata ( kkn) pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tri dharma. Kebijakan pemberantasan kolusi pada masa khalifah umar ii antara lain, mengembalikan semua tanah rakyat yang dirampas oleh pemerintahan.