Dasar Hukum Pemberantasan Terorisme. Untuk itu, telah dilakukan serangkaian proses politik hukum dalam. Ketentuan yang tercantum dalam kuhap.
Arti terorisme, definisi dan aturan hukumnya. Terorisme usulan rekomendasi atas ruu pemberantasan terorisme di indonesia (dim terkait hak korban terorisme), jakarta selatan: Uu no 7 tahun 2001;
Pemberantasan Dan Pendanaan Aksi Teroris, Yakni Pada Pasal 42 Ayat 1:
Landasan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurut black’s law dictionary, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar. Pengaturan tindak pidana terorisme dalam hukum nasional juga tidak mendefinisikan terorisme secara spesifik.
53Abdul Kholiq, Hukum Pidana Terorisme, Graha Ilmu, Yokyakarta, 2012, Hlm 137.
Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan. Ketentuan yang tercantum dalam kuhap. Arti terorisme, definisi dan aturan hukumnya.
Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Dan Pasal 28J Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Uu no 5 tahun 2014; Resolusi dewan keamanan pbb yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu resolusi nomor 1368 tahun 20 2001.
Terorisme Usulan Rekomendasi Atas Ruu Pemberantasan Terorisme Di Indonesia (Dim Terkait Hak Korban Terorisme), Jakarta Selatan:
Pengaturan terorisme menurut hukum internasional. Peraturan badan nasional penanggulangan terorisme no. Hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana terorisme, pada dasarnya berlaku 87k h a hasyim muzadi, op.cit, hal.
Korporasi Melakukan Terorisme, Bila Dilakukan Orang Dalam Hubungan Kerja Maupun Hubungan Lain.
Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Peraturan badan nasional penanggulangan terorisme tentang forum koordinasi. Dasar hukum uu 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, adalah: