Dasar Hukum Pembuatan Renstra. Rencana kerja merupakan gambaran program kegiatan yang akan. (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut.
Ada 9 (sembilan) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang renstra skpd khususnya dan perencanaan dan penganggaran. Undang dasar negara republik indonesia pasal 1 : Dasar hukum memuat daftar urutan uu, pp, perpres, inpres, permendiknas dan instruksi menteri maupun sk dirjen sebagai landasan hukum yang mewajibkan penyusunan.
Pasal 18 Ayat (6) Undang.
Landasan konstitusional undang unadang dasar 1945. Rencana kerja merupakan gambaran program kegiatan yang akan. (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut.
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 :
Penyusunan renstra (strategic planning) tentunya memiliki manfaat bagi sebuah organisasi. 13 /stebis/ x /201 7 tentang. Rencana strategis (renstra) fakultas hukum unand 3 fakultas yang baik (good faculty governance) guna tercapainya tujuan hakiki pendidikan tinggi hukum di indonesia.
Dasar Hukum Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Ini Adalah Sebagai Berikut.
1.2 landasan hukum dasar hukum penyusunan rencana strategis. Sistematika penulisan 9 bab ii gambaran pelayanan. Ada 9 (sembilan) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang renstra skpd khususnya dan perencanaan dan penganggaran.
Dasar Hukum Memuat Daftar Urutan Uu, Pp, Perpres, Inpres, Permendiknas Dan Instruksi Menteri Maupun Sk Dirjen Sebagai Landasan Hukum Yang Mewajibkan Penyusunan.
Penyusunan rancangan teknokratik renstra k/l; • uu nomor 25 tahun 2005 tentang sistem. Proses penyusunan renstra permendagri 86/2017.
Peraturan Pemerintah Ri Nomor 742012 Tentang Pengelolaan Keuangan.
Penyusunan renstra ini pada hakekatnya merupakan. Sub bagian perencanaan nama sop penyusunan rencana strategis (renstra) dasar hukum kualifikasi pelaksana 1. Renstra skpd dan renstra kl rpjmd propinsi dan kota (khusus pendidikan) 7 f.