Dasar Hukum Pemeriksaan Bpk. Uu no 23 tahun 2014; (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
Peraturan bpk ini mengatur tentang kode etik yang berlaku bagi anggota bpk dan. Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat: Pasal 23 ayat (5) uud memuat amanat:
Bahwa Uu Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sudah Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Sistem Ketatanegaraan, Baik Pada Pemerintahan Pusat Maupun Pemerintahan.
Peraturan bpk ini mengatur tentang kode etik yang berlaku bagi anggota bpk dan. Pasal 23 ayat (5) uud memuat amanat: Badan pemeriksa keuangan pasal 23e (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa.
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;
Republik indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :
Hasil Pencarian Menemukan 3.936 Peraturan (Dalam 0,004 Detik) Cari.
Bpk perwakilan provinsi jawa tengah. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bebas Dan Mandiri.
Bpk kembali mempertahankan penghargaan terbaik i atas pengelolaan jdih tahun 2020 kategori lembaga negara dari kemenkumham. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
Dasar Hukum Peraturan Bpk Ini Adalah Uu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Uu no 7 tahun 2001; Keberadaan badan yang akan yang akan. Berikut paparan fungsi serta tugas dan wewenang bpk secara khusus serta dasar hukumnya.