Dasar Hukum Pemungutan Pph. Uraian di atas penulis berharap bagi semua pihak yg. Dengan adanya beberapa dasar hukum ini memperkuat ekonomi syariah secara.
WITHHOLDING TAX Informasi Training from www.informasi-training.com
Uraian di atas penulis berharap bagi semua pihak yg. Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan (pph) yang berlaku dalam pajak jual beli tanah diatur dalam peraturan pemerintah pasal 1 ayat 1 nomor 48 tahun 1994. Di luar agen/penyalur, sifatnya tidak final.
16 Tahun 2009 (Kup) • Uu No.
Secara lebih lengkap, berikut ini dasar hukum pph terutang di indonesia: Di luar agen/penyalur, sifatnya tidak final. 8 dasar hukum pajak di indonesia.
6 Tahun 1983 Sttd Uu Uu No.
Karena beban pemungutan pajak yang terlalu besar pada masyarakat. Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan (pph) yang berlaku dalam pajak jual beli tanah diatur dalam peraturan pemerintah pasal 1 ayat 1 nomor 48 tahun 1994. 085335865443 (1 orang bisa running).
Pph Pasal 23 = 15% X Bruto.
Pasal 1 uu pph no. Atas penghasilan berupa bunga simpanan anggota koperasi yang jumlahnya melebihi rp 240.900 dikenakan pemotongan pph pasal 23 yang. Pph pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara adalah 1,5% x rp 10.000.000 = rp 150.000.
Ortax › Forums › Pph Pemotongan/Pemungutan › Dasar Hukum Dan Contoh Perhitungan Pph Psl 23.
1.1 dasar hukum , definisi, dan fungsi pemungutan pajak. Apakah dasar hukum untuk pph pasal 23? Uu nomor 28 tahun 2007.
Lalu Diterbitkan Kembali Uu No.21 Tahun 2008 Yang Berkhusus Pada Perbankan Syariah.
Pajak penghasilan pasal 26 ( pph pasal 26 ) • pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yangbersumber dari indonesia yang diterima atau diperoleh. Diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai pph pasal 21, pph pasal 22, pph. Memahami manajemen pajak terhadap pemeriksaan pajak dan pemotongan/pemungutan pph.
