Dasar Hukum Pendaftaran Kapal. Akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal. Dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
(3) pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki tanda daftar bagi pembudi. Pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal. Kapal milik badan hukum indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia.
39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal.
Dikutip dari unclos (united nations convention on the law of the sea) 1982 yang merupakan dasar hukum laut internasional yang telah disepakati oleh lebih dari 150 negara,. Izin penggunaan kapal asing (ipka) 0. Pendaftaran kapal yang dimaksud, dilakukan.
Pm 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal ;.
Karena itu dasar hukum utama dari. Hak milik merupakan bagian dari hukum benda dalam kerangka hukum perdata. Bila dari register kapal tidak ternyata tentang pengangkatan pemegang buku atau bila salah satu keadaan termaksud dalam alinea pertama terjadi, maka perusahaan perkapalan.
Mengurus Kepentingan Kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing Dan/Atau Kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional Selama Berada Di Indonesia.
(3) pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki tanda daftar bagi pembudi. Hak milik merupakan bagian dari hukum benda dalam kerangka hukum perdata. Dokumen tgl penetapan tgl revlsl tanggal efektif no.
Kapal Milik Badan Hukum Indonesia Yang Merupakan Usaha Patungan Yang Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Warga Negara Indonesia.
Demikian penjelasan terkait dengan “terjadi kerusakan barang yang diangkut dengan kapal laut? Adapun pasal soal penenggelaman kapal asing dapat kita temukan dalam pasal 69 ayat (4) uu perikanan yang berbunyi: Pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal.
(1) Kapal Pengawas Perikanan Berfungsi Melaksanakan.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparat pengawasan dalam pelaksanaan audit di sektor perhubungan laut, inspektorat jenderal kementerian perhubungan. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Pp 51 tahun 2002 tentang perkapalan;