Dasar Hukum Pengadilan Negeri

Dasar Hukum Pengadilan Negeri. Dasar hukum / regulasi pengaduan mengacu kepada lampiran keputusan ketua mahkamah agung ri nomor 076/kma/sk/vi/2009 tanggal 4 juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan. Saturday, 04 june 2022 20:56.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun from pn-pangkalanbun.go.id

Tugas dan wewenang pengadilan negeri. Putusan judex factie (pengadilan negeri) yang dimohonkan banding oleh jaksa / penuntut umum, berkenaan dengan keputusannya yang menyatakan : Pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Mengacu Kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 076/Kma/Sk/Vi/2009 Tanggal 4 Juni.

Pengadilan negeri sidenreng rappang jl. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan di wilayah hukum pengadilan tinggi bengkulu, direktorat jenderal badan peradilan umum mengadakan bimbingan teknis antar penegak. Untuk menjalin komunikasi dan mengetahui kondisi pelaksanaan pelayanan pada pencari keadilan di daerah, direktorat jenderal badan peradilan umum secara rutin melaksanakan.

Saturday, 04 June 2022 20:56.

Calon hakim ad hoc ham terpilih berpeluang tangani kasus paniai di pn makassar dalam sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri (sipp. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya.

Pengadilan Negeri Pasuruan Jalan Pahlawan No.

Kali ini yang menjadi perdebatan adalah upaya hukum terhadap penetapan pengadilan negeri. Silahkan hubungi pengadilan negeri marisa : Kanwil papua 13 september 2022 dilihat:

Jika Anda Ingin Memasukkan Pengaduan Melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro, Silahkan Masukkan/Kirimkan Pengaduan Anda Ke:

Survey indeks persepsi anti korupsi (ipak). Peraturan mahkamah agung republik indonesia no 9 tahun 2016. Peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan.

Website Resmi Pengadilan Negeri Dobo Kelas Ii.

Perma no.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara. Putusan judex factie (pengadilan negeri) yang dimohonkan banding oleh jaksa / penuntut umum, berkenaan dengan keputusannya yang menyatakan : Pancasila terutama sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.