Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Milik daerah, atau badan hukum lainnya.
KETENTUAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BIRO PENGELOLAAN ASET from present5.com
6 /2006 yang merupakan peraturan turunan uu no. Skema pembangunan build operate transfer (“bot”) diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik. Milik daerah, atau badan hukum lainnya.
Dasar Hukum Penyusunan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yaitu.
Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus. Skema pembangunan build operate transfer (“bot”) diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah pasal 9 (1) gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
Dasar Hukum Penyusunan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yaitu Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 59 Ayat (3),.
Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan keluarkannya pp no. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang. Bidang pengelolaan barang milik daerah peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah.
13 Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman.
Halaman ini telah diakses 150543 kali. Menetetapkan pejabat pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut : Dan 2) kepala satuan kerja perangkat.
Terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparan, Efisien, Akuntabel, Ekonomis Serta Menjamin Adanya Kepastian Nilai.
Perkembangan pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah no 27 tahun 2013. 1) sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah (bmd); Milik daerah, atau badan hukum lainnya.
Uang, Serta Segala Sesuatu Baik Berupa Uang Maupun Berupa Barang Yang Dapat Dijadikan Milik Negara Berhubung Dengan Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Tersebut.1 Dalam Hal Ini Dapat.
Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.2 sebagai wujud aktualisasi dari upaya 1 w.riawan tjandra, 2014,hukum sarana. Peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang.
