Dasar Hukum Pengelolaan Bmkn. Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada. Tujuan dari upaya pemerintah melakukan penatausahaan bmn adalah ingin mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan bmn.
PPT Pengelolaan BMN PowerPoint Presentation, free download ID6330841 from www.slideserve.com
Dasar hukum pasal 9 huruf f uu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pemerintah pusat harus melakukan pengelolaan atas bmn agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Tentang pedoman teknis pengelolaan bmd • perda kab malang nomor 3/2008 tentang pegelolaan bmd sebagaimana.
Biro Manajemen Bmn Dan Pengadaan · Dibuat 18 February 2021 · Dilihat 2334 Kali · Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Sebagai Berikut.
Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang. Tertib hukum, dan tertib asas dalam pengelolaan bmn berdasarkan asas fungsional kepastian. Peraturan bmn / peraturan pemerintah.
Pp Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bmn Pmk Nomo 29/Pmk.06/2010 Tentang Penggolongan.
Landasan hukum keberadaan badan usaha milik negara dapat dilihat dalam peraturan. Selasa, 17 februari 2009 pukul 09:11:54 | 50916 kali. Informasi terkait bmn yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang 4.
Dasar Hukum Pasal 9 Huruf F Uu Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Tentang pedoman teknis pengelolaan bmd • perda kab malang nomor 3/2008 tentang pegelolaan bmd sebagaimana. Tujuan dari upaya pemerintah melakukan penatausahaan bmn adalah ingin mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan bmn. 4.76 / 33 berikan penilaian.
Menteri/Pimpinan Lembaga Adalah Pejabat Yang.
Dasar hukum pengelolaan dan pelaporan barang milik negara (bmn) saat ini mengacu kepada : Pada seri sebelumnya kita telah memelajari terkait dasar hukum pengelolaan dan pengertian bmn serta penggolongan dan pengelompokan bmn. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah.
60 Thn 2008, Perpres No.
Pengamanan hukum mencakup kejelasan status kepemilikan bmn/d. Dasar hukum pengelolaan dan pengertian bmn (seri 1) 0 x dilihat · 21 bulan yang lalu. 24 thn 2010, keppres no.
