Dasar Hukum Pengelolaan Up. Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia.
Pp no.45 tahun 2013 jo. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dasar hukum uu 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28h ayat (1), serta pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik.
1 tahun 2004 2.pp no. Memahami aspek hukum rekam medis dan. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarauu no.
Pp No.45 Tahun 2013 Jo.
Dasar hukum struktur organisasi pusat standardisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan adalah : Peraturan menteri keuangan nomor 195/pmk.05/2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja k/l. 190/pmk.05/2012 tanggal 29 november 2012 ttg tata cara pembayaran.
Dalam Pengelolaan Surat Berharga Negara Kebijakan Dititikberatkan Pada Upaya Peningkatan Likuiditas Dan Daya Serap Pasar Sbn.
Peserta mampu mengidentifikasi informasi yang berguna bagi manajemen dari hasil pengolahan rekam medis secara optimal; Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum.
45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Apbn.
Biro perencanaan dan keuangan · dibuat 15 february 2021 · dilihat 113 kali ·. Pengelolaan surat berharga negara maupun pinjaman. Dasar hukum penarikan dana yang bersumber dari pnbp antara lain yang tersebut dibawah ini, kecuali.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020.
1 file (s) 452.12 kb. Menjelaskan pengelolaan up sumber dana pnbp menyebutkan dasar hukum pengelolaan up pnbp mengidentifikasi jenis belanja phln daalam dipa menguraikan pagu kegiatan dan. Dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah,sebagai berikut.