Dasar Hukum Penghargaan Pegawai

Penghargaan Karyawan Swasta (Samsudin:2006) A.

Sop pengusulan penghargaan pegawai dasar hukum: 1.peraturan pemerintah no.7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil 1. Kinerja dan penghargaan badan kepegawaian daerah kota blitar.

Menurut Mahsun (2006), Terdapat Dua Jenis Reward Berdasarkan Tujuan Reward Yang Ingin Dicapai, Yaitu:

Kebijakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punisment) kepada pegawai di dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin. Jika perusahaan tak mengatur besaran uang pisah, sebagai contoh, kita bisa merujuk pada putusan mahkamah agung nomor 104 k/pdt.sus/2010. Karyawan kontrak yang resign sebelum habis kontrak berhak menerima uang kompensasi.hal ini tertuang secara tegas dalam pasal 17 pp 35/2021.

Dikatakan Dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf J.

Penilaian, persyaratan dan bentuk penghargaan. Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum. Menurut aturan hukum tersebut besaran bonus yang diberikan kepada pekerja akan disesuaikan berdasarkan masa kerjanya.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;

2) istirahat & cuti karyawan menurut aturan hukum ketenagakerjaan. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. 5 tahun 2022 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai kejaksaan atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.

Uu No 7 Tahun 2001;

Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dasar hukum uu no. Peraturan pemerintah (pp) tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri yang melakukan kewajibannya secara luar biasa. Dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau doorngan agar supaya pegawai negeri sipil bisa melaksanakan tugas dengan.