Dasar Hukum Penunjukan Plt. Penunjukan pelaksana tugas (plt) kepala dinas pendidikan kota binjai sempat berjalan alot. Secara leksikal, penjabat adalah pemegang jabatan orang lain untuk.
Kepala pusat penerangan (kapuspen) kemendagri benni irwan mengatakan, se tersebut berisi dua poin pokok dalam mendukung pembinaan kepegawaian di daerah agar. Semua peserta hadir secara fisik. Kpa, hanya dapat merangkap sebagai ppk atau ppspm.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Atau Disingkat Pptk Merupakan “Peran” Yang Bergerak Di Keuangan Daerah Dengan Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun.
penunjukan kpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2. Kepmen 1827 th 2018 lamp i. Syarat ditunjuk sebagai pptk ialah wajib yang sudah menjabat sebagai pejabat pada unit skpd.
Plh Dan Plt Memiliki Kewenangan Mengambil Keputusan Dan/Atau Tindakan Selain Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Bersifat Strategis Yang Berdampak Pada Perubahan Status Hukum Pada.
Penunjukan atau pengangkatan pelaksana tugas dan penunjukan pelaksana harian di lingkungan kementerian keuangan jo peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor. Cara penunjukan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas pejabat struktural. Hal ini terkait usulan kemendagri untuk mengisi jabatan gubernur yang.
Tidak Sesuai Dengan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang.
Kpa, hanya dapat merangkap sebagai ppk atau ppspm. Kurangnya pejabat eselon i di internal kementerian dalam negeri (kemendagri), kurangnya stabilitas daerah dan terdapatnya gelagat kerawanan serta untuk menjamin netralitas saat. Secara leksikal, penjabat adalah pemegang jabatan orang lain untuk.
Kepala Satker Yang Merupakan Plt.
Kuasa hukum pemerintah provinsi kepri, bali dalo sh mengatakan, penunjukan plt sekdaprov kepri itu tidak prosedural. Soalnya, harimin tarigan yang diketahui sebagai staf ahli menolak ditunjuk. Pmk 190/pmk.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam.
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Perwakilan Banda Aceh Menyarankan Untuk Pelaksanaan Proyek Dengan Sistem Penunjukan Langsung (Pl) Guna.
Memiliki kedudukan sama dengan ppk sebagai personil yang melaksanakan tugas. Aturan dan dasar hukum penunjukan plt diatur dalam pasal 65 ayat 4, 5, 6 dan 7 uu nomor 23 tahun 2014. Penunjukan pelaksana tugas (plt) kepala dinas pendidikan kota binjai sempat berjalan alot.