Dasar Hukum Penunjukan Pptk. Pptk ditunjuk oleh pa atau kpa untuk melaksanakan program dan kegiatan pada opd tersebut. Plt dan plh bukan jabatan.
GIAT DAMKAR HARI INI INPUT SIPD(SISTIM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH) DI from damkar.batam.go.id
Penunjukan pptk sebagai implementasi pelaksanaan jabatan struktural terkait dengan. Pejabat pelaksana teknis kegiatan atau disingkat pptk merupakan “peran” yang bergerak di keuangan daerah dengan dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun. Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan banda aceh menyarankan untuk pelaksanaan proyek dengan sistem penunjukan langsung (pl) guna.
Ppk adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Isu hukum yang muncul dalam permasalahan ini adalah bagaimana kedudukan pa/kpa, ppk, pejabat pengadaan dan pptk dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan. Informasi berkala sk penunjukan pns sebagai pptk dppkbkps ta 2020.
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Perwakilan Banda Aceh Menyarankan Untuk Pelaksanaan Proyek Dengan Sistem Penunjukan Langsung (Pl) Guna.
Pejabat pelaksana teknis kegiatan atau disingkat pptk merupakan “peran” yang bergerak di keuangan daerah dengan dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun. Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Yang menjadi perdebatan sebenarnya adalah.
Pptk Juga Terdapat Pada Kementerian Dalam Negeri Dengan Dasar Hukum Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan.
Penunjukan pptk sebagai implementasi pelaksanaan jabatan struktural terkait dengan. Menurut saya, perdebatan antara ppk dan pptk belum bisa dikatakan berakhir, sebelum adanya regulasi yang lebih memperjelas tugas pptk. Untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan kontruksi, ppk dibantu oleh konsultan.
Namun Dalam Tugas Ini Pptk Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Perjanjian Atau Kontrak, Serta Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Menetapkan Tim Pendukung;
By ikhsan yazi _ c1c021195. Sk penunjukan pns sebagai pptk. 2021 (perubahan pertama) (perubahan kedua) (perubahan ketiga)
Ayat (1) Penunjukan Pptk Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat Ini Melalui Usulan Atasan Langsung Yang Bersangkutan.
Konsideran dan dasar hukum harus jelas. Tugas dan wewenang pa/kpa/ppk & pptk dalam pmdn 77/2020 dan perpres 16/2018 biro pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah provinsi jawa barat. Posisi pptk di kementerian dalam negeri berbanding terbalik dengan pptk di pemerintahan daerah (pp 58/2005).
