Dasar Hukum Penyitaan Pajak

8 Dasar Hukum Pajak Di Indonesia.

Reviewed by yuli se., mm. Dasar hukum penyitaan pasal 41 kuhap menjelaskan bahwa penyidik berhak untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang memiliki keterkaitan dengan tindak. Dasar hukum pajak penghasilan (orang pribadi), 5.

Ketentuan Pasal 8 Diubah Dan.

“juru sita pajak melaksanakan penyitaan terhadap objek sita berdasarkan surat perintah. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak; Pajak penghasilan (pph) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam Menggerakkan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan Dan Merata Di Seluruh Daerah Di Indonesia,.

Definisi penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut pasal 1 angka. Uud 1945 dasar operasional : Indonesia memiliki dua sistem pengenaan pajak bumi dan bangunan (pbb), yaitu pbb.

Roeslan Salah Dalam Stelsel Pidana Indonesia (1987) Menjelaskan, Hukuman Mati Adalah Jenis Pidana Terberat Menurut Hukum Positif Indonesia.

Hubungi jasa konsultan pajak sekarang juga! 9 tahun 1994 junto uu no. Penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka ini terdiri dari :

6 Tahun 1983 Junto Uu No.

Konsep dan dasar hukum pajak penghasilan dosen pengampu wirmie eka putra, s.e., m.si disusun oleh sherly heriyanti c1c021202 universitas jambi fakultas. Ruang lingkup gugatan pengadilan pajak. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang.