Dasar Hukum Penyusunan Lppd

Dasar Hukum Penyusunan Lppd. Dalam penyusunan lppd akhir tahun anggaran ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari perangkat desa, lembaga desa, hingga. Tata cara penyusunan lppd dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam pp nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah,.

PPT SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI PowerPoint Presentation
PPT SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI PowerPoint Presentation from www.slideserve.com

Dalam penyusunan lppd akhir tahun anggaran ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari perangkat desa, lembaga desa, hingga. Dasar hukum (pembentukan satuan organisasi perangkat daerah). 62 diklat teknis penyusunan lakip, lppd dan lkpj 1 63 diklat.

Dasar Hukum Dasar Hukum Penyusunan Lppd Tertuang Dalam Pp Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tentang Pemerintahan.

Bahwa penyusunan lppd tahun 2012 untuk provinsi, kabupaten dan kota secara prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada surat edaran menteri. Agar desa memiliki dokumen lppd. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) dinas pariwisata provinsi banten.

62 Diklat Teknis Penyusunan Lakip, Lppd Dan Lkpj 1 63 Diklat.

Dasar hukum penyusunan lkpj dan lppd ini sudah harus mengikuti uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pp nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) ini adalah. By bppkpd · published 11 maret 2020 · updated 17 januari 2022.

Dasar Hukum Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lppd) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Se mendagri nomor 120.04/313/otda tanggal 24 januari 2011. Adapun dasar hukum lppd tahun 2015 adalah sebagai berikut: Pelaksanaan penyusunan lppd biro pemerintahan sekretariat daerah.

Tujuan Penyusunan Laporan, Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tata cara penyusunan lppd dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam pp nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah,. Sistematika penyusunan lppd akhir tahun anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur dalam permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Oleh karenanya, penyusunan dan penyampaian lppd tahun 2006 merupakan satu kesatuan dengan.

Tujuan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lppd) Akhir Tahun Mempunyai Tujuan Sebagai Berikut:

Lppd tahun 2018 dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten indramayu. Dasar hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas kearsipan dan perpustakaan. Tujuan, dasar hukum penyusunan lakip, pengertian, sistematika penulisan.