Dasar Hukum Penyusunan Sakip. Dasar hukum yang mengamanatkan penerapan sakip adalah peraturan presiden (perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi. Pedoman penyusunan rencana program investasi jangka menengah (rpijm) bidang cipta karya kabupaten/kota.
Sejalan dengan itu, penyusunan lakip puslitbangwas bpkp dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan kepala. Peraturan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem. Dasar hukum akuntabilitas kinerja 10 uu.
Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna Menyampaikan, Dasar Evaluasi Mengacu Pada Uu Nomor 5 Tahun.
Dasar hukum yang mengamanatkan penerapan sakip adalah peraturan presiden (perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan lakip bappeda kota bandung tahun 2012 adalah : Acara dibuka oleh kepala bagian organisasi, bapak mulyono sh, mh yang menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan penyusunan sakip adalah:
Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1.
Petunjuk teknis penyusunan pelaporan kinerja; Cakupan/ruang lingkup implementasi sakip yang dievaluasi adalah : Sakip sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sakip.
Dasar Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja.
B.dasar hukum c.tujuan evaluasi d.penilaian sakip e.tahapan evaluasi. Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi. Tujuan, dasar hukum penyusunan lakip, pengertian, sistematika penulisan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan itu, penyusunan lakip puslitbangwas bpkp dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan kepala. Komponen sakip 8 perencanaan pengukuran evaluasi pelaporan capaian kinerja komponen sakip. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem.
Dasar Hukum Akuntabilitas Kinerja Uu Nomor 5 Tahun 2014 Perpres Nomor 29 Tahun 2014.
Minimal s1 peraturan presiden republik. Penyusunan rencana kerja dan anggaran e. Petunjuk teknis evaluasi akuntabilitas kinerja;.