Dasar Hukum Peralihan Sma Smk Ke Provinsi

Dasar Hukum Peralihan Sma Smk Ke Provinsi. Hal ini menjadi simpulan putusan mahkamah konstitusi (mk) atas uji. Pemprov jabar perjuangkan kesejahteraan guru honorer.

Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan
Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan from disdikbud.sultraprov.go.id

Ke provinsi dalam penggajian guru honorer yang nantinya diangkat oleh provinsi. Seperti diberitakan, wali kota blitar samanhudi anwar mengajukan gugatan ke mk ihwal. Di provinsi sumbar, peralihan kewenangan pendidikan sma/smk ini sudah mulai dilakukan sejak oktober 2016 silam.

Ke Provinsi Dalam Penggajian Guru Honorer Yang Nantinya Diangkat Oleh Provinsi.

Pelimpahan wewenang guru sma/ smk ke pemerintah provinsi. Pemprov jabar perjuangkan kesejahteraan guru honorer. Seperti, terjadinya pemerataan di bidang.

Ngotot Kelola Sma Dan Smk, Wali Kota Blitar Gugat Uu Pemda.

Pengelolaan pendidikan menengah saat ini dikelola. Mahkamah konstitusi (mk) memutuskan pengelolaan. Namun, kini diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Sma/Smk Kini Tak Lagi Menjadi Wewenang Kabupaten/Kota.

“beralihnya tanggung jawab dan kewenangan sma/smk ke provinsi agar dapat memaksimalkan yang sudah baik. Selamat siang pembaca yang budiman. Peralihan sma ke provinsi, dindik jatim tetapkan masa transisi satu tahun diunggah pada :

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Ttd Iwa Karniwa Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat :

Aspek hukum alih kelola aset sma/smk dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi permasalahan alih kelola aset sma/smk dari pemda kabupaten/kota ke provinsi. Pengelolaan input dan proses pendidikan di sma dan smk. Studi pada provinsi banten december.

Samanhudi, Yang Mewakili Pemerintah Kota Blitar, Dalam Gugatannya,.

Peraturan ini diterbitkan pada tahun 2016. Tanpa terasa dengan penerapan undang undang no 23 tahun 2014 tentang peralihan sma/smk dari pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya menjadi tanggung. Nur aivanni [email protected] | politik dan hukum.