Dasar Hukum Peraturan Presiden

Dasar Hukum Peraturan Presiden. Tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan bpom. Uu nomor 1 tahun 2004;

BIMTEK KEARSIPAN, KEPEGAWAIAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP DI BALAI BESAR POM
BIMTEK KEARSIPAN, KEPEGAWAIAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP DI BALAI BESAR POM from rb.pom.go.id

Uu nomor 1 tahun 2004; Uud negara republik indonesia tahun 1945, uu nomor 30 tahun 2007, pp nomor 14 tahun 2012, pp nomor 79 tahun 2014, perpres. Pasal 5 ayat 1 uud.

Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uu Nomor 30 Tahun 2007, Pp Nomor 14 Tahun 2012, Pp Nomor 79 Tahun 2014, Perpres.

Artinya, pembentukan perpres dianggap berasal dari. Peraturan presiden nomor 138 tahun 2018. Dalam pasal 22 ayat 2 dan 3, perppu yang dikeluarkan presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Uu Nomor 11 Tahun 2020;

Menurut ni’matul huda dan r. Sebelum membahas dasar hukum presiden lebih lanjut, ada baiknya untuk memahami hakikat kekuasaan presiden. Kanwil papua 13 september 2022 dilihat:

Indonesia Dipimpin Oleh Seorang Presiden Sebagai Kepala Negara Dan Juga Sebagai.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan. Dasar hukum pembentukan perppu adalah pasal 22 ayat 1 uud 1945. Pasal 4 ayat 1 uud 1945.

Uu Nomor 1 Tahun 2004;

Presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. Dengan demikian setiap produk hukum seperti. Peraturan pendukung juga telah dikeluarkan pada tingkatan xxvan pada tatanan peraturan pelaksana lain di bawah peraturan presiden sebagai dasar hukumnya.

Uu Nomor 25 Tahun 2004;

Dasar hukum presiden, tugas, dan wewenangnya. Uu nomor 10 tahun 1997; Dasar hukum peraturan presiden ini adalah: