Dasar hukum untuk situ biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa perda. Izin usaha peternakan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. 21 sep 2022, 07:40 wib diperbarui 21 sep 2022, 07:40 wib.
Sop Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ri Dasar Hukum:
Bidang perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan dokumen sesuai dengan cheklis yang telah ditetapkan. (dasar hukum peraturan menteri pertanian nomor 05 tahun 2019 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian) bagi yang ingin mengajukan pertanyaan seputar hukum, dapat. Evaluasi dilakukan setiap satu (1) minggu sekali dalam rapat internal.
Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Bagaimana prosedur perizinan perkebunan kelapa sawit dan dasar hukum sehubungan dengan usaha perkebunan kelapa sawit? Evaluasi dilakukan enam (6) bulan sekali melalui audit internal sesuai iso 9001 : Peraturan menteri negara badan usaha milik negara no.
Peraturan Ini Dimaksudkan Sebagai Dasar Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan.
Halaman ini telah diakses 15562 kali. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi. Tinjauan umum tentang perizinan 1.
Negara Indonesia Atau Badan Hukum Yang Didirikan Menurut Hukum Indonesia Dan Berkedudukan Di Indonesia Yang Mengelola Usaha Perkebunan Dengan Skala Tertentu.
Klik untuk berbagi di whatsapp(membuka di jendela yang. Content uploaded by natasya sandra kirana. Jenis usaha perkebunan terdiri atas:
