Dasar Hukum Perjalanan Dinas

Pelaksanaan Anggaran · Dibuat 10 February 2020 · Dilihat 289 Kali ·.

Dasar hukum penggunaan daftar pengeluaran riil untuk perjalanan dinas. Dalam penyusunan apbd tahun 2015, salah satu ketentuan yang terkait dengan anggaran perjalanan dinas untuk pemerintah daerah adalah peraturan menteri dalam negeri. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 45/pmk.05/2007.

Pergub 120 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulan Dan Mobil Jenazah.

Pergub 149 tahun 2018 tentang sotk dinas kehutanan. Standar biaya masukan atau sbm 2023 telah ditetapkan dengan pmk nomor 83/pmk.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun. Sosialisasi pelaksanaan sistem perjalanan dinas di kabupaten sukoharjo sesuai perbup no :

59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012.

Tabel biaya uang harian perjalanan dinas 2023. Peraturan menteri keuangan nomor 45/pmk.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap sebagaimana telah. 113/pmk.05/2012 khusunya pasal 34 ayat (3), dinyatakan bahwa.

Prosedur Operasi Ini Menguraikan Tata Cara Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pegawai Yang Akan Melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah.

7 tahun 2020 tentang administrasi perjalanan dinas. Perjalanan dinas pindah dalam negeri diatur. Shs diakreditasi oleh dinas tenaga kerja dan.

Beberapa Dasar Hukum Mengenai Perjalanan Dinas,:

Kepala dinas dpkp mengingatkan untuk memperdengarkan lagu kebangsaan indonesia raya. Dasar hukum pembayaran biaya surat perjalanan dinas pindah. Perjalanan dinas dalam negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa.