Dasar Hukum Perkara Banding

Dasar Hukum Perkara Banding. Sementara itu, kepala divisi humas polri inspektur jenderal dedi prasetyo belum mau menanggapi peluang penyatuan berkas perkara ferdy sambo. Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 kuhap.

GO BLOG Rangkuman Hukum Acara Perdata Pra UTS
GO BLOG Rangkuman Hukum Acara Perdata Pra UTS from ksatriagoblog.blogspot.com

Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua. Kemarin kami emang membahas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau inkrcaht van gewjisde. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam.

Ketentuan Tentang Banding Dalam Perkara Pidana Diatur Dalam Pasal 233 Kuhap Sampai Dengan Pasal 243 Kuhap.

Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja i adalah: Website firma hukum konspirasi keadilan. Kemarin kami emang membahas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau inkrcaht van gewjisde.

Hai Juga Sahabat Pembaca Klikhukum.id, Yups Benar Sekali.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding dalam perkara pidana, yahya harahap berpendapat (hal. Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 kuhap.

“Dari Ketentuan Pasal (237 Kuhap) Tersebut, Batas Jangka.

Jika putusan telah dijatuhkan pengadilan agama sumber, lalu salah satu pihak dalam perkara tersebut merasa dirugikan, yang. Bahwa, pemohon kasasi / terdakwa dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana a quo dalam. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam.

Hukum Perceraian (Tentang Alasan Onheelbare Tweespalt/Perpecahan Yang Tidak Dapat Dirukunkan Kembali) Hukum Acara Perdata.

Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 uu no. Sementara itu, kepala divisi humas polri inspektur jenderal dedi prasetyo belum mau menanggapi peluang penyatuan berkas perkara ferdy sambo.

Pengadilan Negeri Dompu Sudah Menerapkan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna.

Banding, kasasi, pk dan grasi; Sehubungan dengan soal banding itu, apabila putusan hakim tingkat. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua.