Dasar Hukum Perubahan Anggaran. Menteri hukum dan ham republik indonesia no. Perubahan anggaran dasar koperasi (dasar hukum:
Perubahan anggaran dasar ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Perubahan anggaran dasar wajib mendapat. Kode rekening uraian angggaran setelah perubahan realisasi bertambahh/ (berkurang % dasar hukum jumlah belanja 270.639.307.641,00 259.217.723.203,78 11.421.584.437,22 96%
Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 27 Agustus 1997, Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Himpunan.
Anggaran dasar pt prodia widyahusada tbk (“perseroan”) yang berlaku setelah mengalami perubahan terakhir adalah akta no. Peraturan menteri hukum dan ham no. Ketika perubahan anggaran dasar (“ad”) dilakukan, maka perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris.
Perubahan Anggaran Dasar Ini Dinyatakan Sah Dan Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.
Peraturan menteri hukum dan ham tentang tata cara pengajuan permohonan. Perlu anda ketahui, dalam uupt, mengenai perubahan anggaran dasar, disebutkan bahwa ada perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan menteri[4], dan. Top pdf 19 mei pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar pt.
Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia No.
Kode rekening uraian angggaran setelah perubahan realisasi bertambahh/ (berkurang % dasar hukum jumlah belanja 270.639.307.641,00 259.217.723.203,78 11.421.584.437,22 96% Perubahan anggaran dasar wajib mendapat. Persetujuan menteri perubahan anggaran dasar.
30 Hari Terhitung Sejak Tanggal Akta Notaris Memuat Perubahan Adalah Jangka Waktu Paling Lama Untuk Ada.
57 tanggal 8 april 2021 dibuat oleh christina dwi utami,. 1.3 dasar hukum penyusunan perubahan kua tahun 2021 perubahan kua kabupaten bogor tahun anggaran 2021 mempedomani. Peraturan menteri hukum dan ham tentang perubahan atas peraturan menteri.
Nomor Dan Tanggal Register Pokok Masalah Kaidah Hukum No.
Dasar perseroan dan oleh karenanya mengubah pasal 4 ayat 1 anggaran dasar perseroan. Apbd kabupaten bogor untuk tahun anggaran 2021. Berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 392.