Dasar Hukum Perubahan Nomenklatur. Dasar hukum perubahan nomenklatur program studi 1. 12 tahun 2012, pasal 10 tentang oengaturan rumpun ilmu;
12 tahun 2012, pasal 10 tentang pengaturan rumpun ilmu; Perubahan kedua terkait materi muatan empat dinas yang mengalami perubahan nomenklatur. Jumat, 8 januari 2010 15:05 wib.
Pada Tanggal 21 Oktober 2014 Yang Lalu, Melalui Surat, Presiden Jokowi Mengajukan Pertimbangan.
Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2021tentang tata naskah dinas kementerian pendidikan dan kebudayaan(berita negara. Perubahan nama prodi dilakukan dalam rangka penyesuaian nama dengan capaian pembelajaran lulusan program studi. Jumat, 8 januari 2010 15:05 wib.
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015:
Penambahan nama program studi menggunakan nama yang mengikuti. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11. 3 februari 2020 00:00 diperbarui:
Dasar Hukum Perubahan Nomenklatur Program Studi 1.
12 tahun 2012, pasal 10 tentang pengaturan rumpun ilmu; Rkpd 2022 dasar hukum pedoman substansi rkpd substansi rkpd tahapan penyusunan koordinasi peny. 105 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana.
Nama Jabatan (Nomenklatur) Direksi Dalam Sebuah Perseroan Terbatas (“Pt”) Dan Perubahan Strategi Bisnis (Kami Asumsikan Tujuan Usaha).
Perubahan nomenklatur struktur oeganisasi dan tata tugas kdik tak lama kemudian berubah menjadi badan arsip informasi dan kehumasan (baik). Perubahan nomenklatur kementerian, kementerian baru dan harapan rakyat. 12 tahun 2012, pasal 10 tentang oengaturan rumpun ilmu;
Kepala Kantor Wilayah Dki Jakarta, Ibnu Chuldun Melantik 2 Orang Pejabat Terdiri Dari Kepala Balai Harta Peninggalan (Bhp) Jakarta Atas Perubahan Nomenklatur Dari Ketua.
Nama jabatan (nomenklatur) direksi dalam perseroan terbatas dan perubahan tujuan usaha merupakan bagian dari anggaran dasar (“ad”). “dengan perubahan materi muatan tersebut, diharapkan perangkat daerah dapat. Menteri sekretaris negara, sudi silalahi.