Dasar Hukum Perubahan Rpjmd. Rpjmd menurut permendagri 86 tahun 2017 1. Tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm desa) perlu anda pahami lebih dulu rpjm desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka.
Bappeda provinsi jawa barat akan menggelar forum konsultasi publik untuk membahas rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sementara itu gubernur banten wahidin halim dalam sambutannya menyampaikan bahwa bencana tsunami pada akhir tahun 2018 di wilayah kabupaten pandeglang dan. Dasar hukum berikut merupakan landasan.
Tata Cara Evaluasi Rrpjpd Dan Rpjmd, Serta Tata Cara Perubahan Rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd.
Pada musrenbang perub rpjmd 5 april 2018. Tahapan dan tata cara penyusunan perubahan rpjmd. Bappeda provinsi jawa barat akan menggelar forum konsultasi publik untuk membahas rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Dasar Hukum Perubahan Rpjmd Pasal 342 1) Perubahan Rpjpd Dan Rpjmd Dapat Dilakukan Apabila:
9, bn 2018/ no 461; Ini alasan mendasar dilaksanakannya perubahan rpjmd provinsi bali. Dasar hukum penyusunan, minimal memuat:
Daerah Raperda Tentang Rpjpd, Rpjmd Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Sesuai Dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Direktorat Jenderal Bina.
Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 342 ayat 1 huruf c permendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan rpjpd dan rpjmd dapat dilakukan apabila terjadi. Dasar hukum berikut merupakan landasan. Rpjmd menurut permendagri 86 tahun 2017 1.
Selasa, 15 September 2020 | 17:15:51 Wib 760.
Sebagaimana diketahui, pemerintah provinsi bali melakukan perubahan terhadap peraturan. Lengkapi nama dan email anda untuk melakukan unduh data. Bimtek tahapan dan tata cara penyusunan perubahan rpjmd dan penyusunan rkpd tahun 2022.
Sementara Itu Gubernur Banten Wahidin Halim Dalam Sambutannya Menyampaikan Bahwa Bencana Tsunami Pada Akhir Tahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Dan.
Undang undang ri no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Rpjmd disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis.