Dasar Hukum Perusahaan Cattering

71 5/Menkes/Sk/V/2003 Tentang Persyaratan Higene Dan Sanitasi Jasa Boga, Yang Dimaksud Jasa Boga Adalah Sebuah.

Kajian hukum perusahaan, dan dasar hukumnya. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti. Permen no.24/2012 ini dahulunya sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya surat keterangan terdaftar (skt) jasa pertambangan.

7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana.

Peraturan perusahaan harus sesuai dengan uu yang berlaku, hal ini agar tidak ada permasalahan hukum. Nah, agar bisa mendapatkan izin usaha katering, maka berikut adalah beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi : Meski merupakan bisnis makanan dan minuman, namun bisnis catering berbeda dengan bisnis restoran, kafe, dan lainnya.

Di Mulai Dari Pembelian Bahan Yang Di Dapat Dari Pembelian Di Toko , Pasar.

Dasar hukum uu kup uu pph uu ppn. Sedangkan perusahaan cangkang ini adalah perusahaan yang didirikan di luar negeri ( offshore ),” kata andi saat dihubungi melalui sambungan telepon, kamis (8/4). Skt inilah yang menjadi legalitas izin usaha.

Berdasarkan Surat 136 Teknik Dasar Pengerjaan Non Logam Edaran Dirjen Binawas No.

Menurut agustianto dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam (q.s. Jenis jasa lain tersebut termasuk jasa catering atau jasa boga (pasal 1 ayat (2) huruf aa pmk nomor 244/pmk.03/2008. Makan bagi tenaga kerja dapat diselenggarakan sendiri oleh perusahaan atau dengan cara.

Setelah Kemarin Kita Membahas Tentang Pajak Restoran, Kali Ini Kita Akan Bahas Mengenai Pajak Atas Jasa Boga Atau Catering.

Aturan hukum yang mengatur tentang bentuk badan usaha disebut hukum perusahaan. Zakat adalah kewajiban individu dan perusahaan yang mukalaf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas legalitas yang hendaknya diperlukan bagi setiap usaha catering.