Dasar Hukum Peyerahan Ijazah. Dasar hukum peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ri nomor 29 tahun 2014 2. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
DASAR HUKUM BPSDM PROVINSI RIAU from bpsdm.riau.go.id
2.surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai rp. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.
Pada Prinsipnya Tidak Ada Aturan Dalam Bidang Ketenagakerjaan Yang Mewajibkan Pekerja Menyerahkan Ijazahnya Kepada Perusahan.
3.fotokopi ijazah/sttb sd sebanyak sesuai kebutuhan,. 2.surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai rp. Menurut rian suryaputra, hrd & ga manager sebuah perusahaan multilevel.
Jadi, Karena Anda Telah Memenuhi Syarat Kelulusan, Telah Ditentukan Lulus Dan Telah Diwisuda, Anda Berhak Memperoleh Ijazah Anda Tanpa Harus Melakukan Kerja Bakti Tersebut.
Kalo agan mau nuntut tuh perusahaan dengan dasar apa gan? Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas dalam memberikan layanan pengesahan foto copi. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Jika Ternyata Perusahaan Akan Melakukan Penahanan Ijazah, Maka Pastikan Kamu Tidak Langsung Memberikannya Begitu Saja.
Pp no 11 tahun 2002 perubahan atas pp no 98 tahun 2000 tentang pengadaan pns, pasal 23. “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. [dasar hukum] keputusan kepala badan kepegawaian negara.
39 Tahun 1999 Tentang Ham Yang Terdapat Didalam Pasal Yakni :
Praktik menahan ijazah asli karyawan memang masih terjadi saat ini. Menahan ijazah bertentangan dengan pasal 9 & 38 uu no. Dasar hukum penitipan / penahanan ijazah.
Bagaimana Pandangan Sejumlah Produk Hukum Positif Republik Indonesia, Tentang Penitipan Ijazah Atau Penahanan Ijazah?
Sekali lagi, ini dasar hukum penandatangan ijazah pendidikan kesetaraan. Ijazah agan tetep sah selama dikeluarkan oleh pejabat ato instansi yg sah. Mengenal golongan dan kenaikan pangkat pns [dasar hukum].
