Dasar Hukum Pnbp 2018

Dasar Hukum Pnbp 2018. Dalam klausul menimbangnya disebutkan bahwa uu no.20 tahun 1997 tentang pnbp tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan. Peraturan menteri hukum dan hak.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi from p3tkebt.esdm.go.id

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) pnbp 2018; Peraturan menteri hukum dan hak. Hukum yang menggunakan jasa pnbp di lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut.

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, Dan Pasal 33 Undang.

Peraturan menteri hukum dan hak. Dalam klausul menimbangnya disebutkan bahwa uu no.20 tahun 1997 tentang pnbp tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan. Nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, a.

Sistem Akuntansi Instansi Yang Selanjutnya Disebut Sai Adalah Serangkaian Prosedur Manual.

Pengelolaan pnbp pasal 19, pasal. Pertimbangan uu 9 tahun 2018 tentang pnbp adalah: Realisasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) pnbp 2018;

9 Tahun 2018 Palangkaraya, 18 Oktober 2018.

Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan. Kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk. Sayangnya, pengelolaan pnbp sebagai pendapatan negara selama ini dianggap masih belum maksimal.

Pungutan Tanpa Dasar Hukum Pnbp Tidak Disetorkan Ke Kas Negara / Digunakan Langsung.

(penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6245). Pada tahun 2012 hingga tahun 2016,. Pp ini mengatur mengenai pengelolaan pnbp yang terdiri.

No.750 , 20 22 Kemen Kumham.

Pnbp sampai dengan rp0,00 atau 0%. Pendampingan spip dan manajemen risiko. Data sumber yang digunakan dalam perhitungan.