Dasar Hukum Pph 21 26

Dalam Konteks Pph Pasal 21/26, Pihak Ketiga Yang Dimaksud Adalah Pemberi Penghasilan Yang Umumnya Disebut Sebagai Pemotong Pph Pasal 21/26.

Pajak penghasilan pasal 21 atau biasa di sebut dengan pph pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,. Dasar hukum pajak penghasilan bisa dilihat pada pajak penghasilan pasal 23, pajak dalam pajak penghasilan terdapat dasar hukum yang diatur oleh negara. Pph pasal 23 adalah pajak yang.

Dasar Hukum Pph Pasal 21 Hanif Updated 10 Years,.

Dasar hukum, rumus, dan tarif. Pph 26 •subjek pajak luar negeri (spln). 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Dasar Hukum Mengenai Pph 21.

Hal ini tertuang di dalam. Penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 pasal 5 (1). Pemotong pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai denan.

Pemotong Pph Pasal 21 Dan/Atau Pph Pasal 26 Pasal 2 (1) Pemotong Pph Pasal 21 Dan/Atau Pph Pasal 26, Meliputi:

Hal ini tertuang di dalam peraturan perpajakan seperti pph pasal 21,22, 23, 26 dan pasal 4 ayat (2). Mengacu pada uu perpajakan no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa salah satu objek pajak yaitu penghasilan yang merupakan kemampuan. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pph ini merujuk pada:

2.4 Kewajiban Pemotong Pph Pasal 21 Pasal 1 Ayat 4 Disebutkan Bahwa Pemotong Pph Pasal 21 Adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan, Termasuk Bentuk Usaha Tetap, Yang.

36 tahun 2008, yang dimaksud dengan pph pasal 21 adalah pajak. Mau tanya nich, ada g yg tau rekan2 ortax dasar hukum pph pasal 21/26 dari awal hingga sekarang apa saja ya (all. Lompat ke konten menu tutup