Dasar Hukum Pph 28. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan pemerintah (pp) tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan.
28, ln.2019/no.71, tln no.6335, ll setkab : Bm yang tidak atau kurang dibayar. § wpop yang melakukan kegiatan.
Dasar Hukum Mengenai Pph 21.
Berikut hak warga negara yang terkandung dalam pasal 28 uud 1945: Dasar hukum pph terutang di indonesia. 1) dasar hukum angsuran pph pasal 25 adalah uu pph pasal 25.
(1) Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum.
Dasar hukum yang mengatur pph pasal 21 ini pun diperkuat dengan adanya keputusan menteri keuangan no. Yang menjadi dasar pelaporan pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan. Perbedaan ini bisa kita lihat berdasarkan dasar hukum yang menaunginya.
Peraturan Pemerintah (Pp) Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan.
28, ln.2019/no.71, tln no.6335, ll setkab : Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pph ini merujuk pada: Setiap orang berhak membentuk keluarga.
16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 1 Yg Wajib Melakukan Pembukuan:
§ wpop yang melakukan kegiatan. Implementasi penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam penghitungan pph pasal 29 dan angsuran pph pasal 25, diakses pada 4 mei 2021 pukul 12.15 wib. Pasal 28a hingga 28j termaktub di bab xa tentang hak asasi manusia.
Besar Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Ditetapkan Sebesar:
Pajak terutang tidaklah sama dengan utang pajak. Secara umum pph pasal 28 dan pph pasal 29 ini membahas mengenai perhitungan pajak pada akhir tahun. Menurut uu no.36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 29 (pph 29) adalah pph kurang bayar (kb) yang tercantum dalam spt tahunan pph, yaitu.