Dasar Hukum Pph Nihil. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2% dari dpp untuk objek pajak lainnya.
Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Ptkp ini bisa menjadi dasar perhitungan pph 21. Maka jumlah pph terutang pak dedi per bulannya adalah rp 75.000.
Pph Pasal 21/26 Yang Dipotong Wajib Disetor Ke Kantor.
Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan. Maka jumlah pph terutang pak dedi per bulannya adalah rp 75.000. 2.3 uu nomor 36 tahun 2008 tentang pph.
15% Dari Dpp Untuk Pajak Dividen, Royalti, Bunga, Hadiah Dan Penghargaan.
8 tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan bkp. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan pph pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Dasar hukum mengenai pph 21.
2% Dari Dpp Untuk Objek Pajak Lainnya.
Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pph ini merujuk pada: Pph terutang = 15% x rp 6.000.000. Penyerahan bkp dalam peraturan tentang.
Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan.
Demikian pembahasan mengenai peraturan pph terbaru. Pph terutang = rp 9.000.000 per tahun. Sebelumnya kewajiban itu tetap ada walaupun spt nihil.
Surat Ketetapan Pajak Nihil Diterbitkan Apabila Setelah Dilakukan Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak Atau Jumlah Pajak Yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak Yang Terutang.
Meski menjatuhkan vonis nihil pidana, majelis hakim menyatakan heru hidayat bersalah. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait. Pph 29/28a/nihil pkp penjual bkp/jkp ppn keluaran pkp pembeli bkp/jkp ppn masukan setiap bulan ppn kb/lb/nihil.