Dasar Hukum Pph22

Dasar Hukum Pph22. Menghitung tarif pph pasal 22. Dasar hukum pemungutan pph pasal 22 uu pp per menkeu per dirjen • uu no.

audit Internal Poned.xlsx
audit Internal Poned.xlsx from www.scribd.com

Menghitung tarif pph pasal 22. Pasal 22 uu pph pmk no. 6 tahun 1983 sttd uu uu no.

Landasan Hukum Pph Pasal 22 Adalah Uu No.

Pajak penghasilan (pph) pasal 22 adalah pph yang dipungut oleh : Berbeda dengan aturan sebelumnya ( pmk 34/2017 s.t.d.d. Pph terutang = rp 9.000.000 per tahun.

Pasal 22 Uu Pph Pmk No.

224/ pmk.011/ 2012 pmk no. Dasar hukum pemungutan pph pasal 22 uu pp per menkeu per dirjen • uu no. Pmk 110/2018 ), terdapat perubahan dalam hal pengecualian pemungutan pph pasal 22 atas belanja.

Berikut Cara Menghitung Ppn Dari Laptop Tersebut.

Definisi •aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi. Tarif pph 23 diberlakukan atas nilai dasar pengenaan pajak (dpp) atau jumlah bruto penghasilan. Maka jumlah pph terutang pak dedi per bulannya adalah rp 75.000.

Yang Tidak Dikuasai = 7,5% X Harga Jual.

Ppn dipungut (10% dari dpp) rp1.000.000. Rp.325.000.000,00 x 7,5% = rp.24.375.000,00. Artinya pembelian barang ini akan dikenakan ppn dan pph pasal 22 sesuai dengan keterangan di atas.

Pph Impor (Pasal 22) = $907.78 X Rp 8000 = Rp 7,262,250.

Tarif pph pasal 22 atas impor. Jadi, besarnya pph pasal 22 yang dipungut oleh dinas pendidikan. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan apbn/apbd.