Dasar Hukum Ppmk

Dasar Hukum Ppmk. Peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan; Dasar negara republik indonesia tahun 1945.

DASAR HUKUM PENYALURAN TPG GURU TAHUN 2016 PMK NOMOR 48/PMK. 07/2016
DASAR HUKUM PENYALURAN TPG GURU TAHUN 2016 PMK NOMOR 48/PMK. 07/2016 from nurhibatullah.blogspot.com

Dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pemerintah pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) darurat akan berlaku mulai 3 juli 2021. Nomor 189 /pmk.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 17 ayat (3) undang. Berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 857. Yuk simak aturan yang menjadi dasar hukum ppkm darurat ini.

Pemerintah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Akan Berlaku Mulai 3 Juli 2021.

Peraturan menteri keuangan nomor 94/pmk.02/2017 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana. 72/pmk.02/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 78/pmk.02/2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020. Persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi.

21/Pmk.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/Pmk.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

Pada tanggal 13 februari 2017 lalu, menteri keuangan sri mulyani telah menetapkan peraturan menteri keuangan (pmk) dengan nomor 16/pmk.010/2017 tentang besar santunan. Nomor 08/pmk/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa. Hakim konstitusi yang selanjutnya disebut hakim adalah hakim.

Dan Iatau Kuasa Hukum Telah Dicatat Dalam E.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Dasar hukum peraturan menteri keuangan nomor 118/pmk.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan sebagai berikut.

Pertanahan & Properti Senin, 27 Januari 2020.

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan ppn diatur melalui pmk no. “salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau. Dasar hukum pengenaan ppn atas pembelian properti.