Dasar Hukum Ppn Rokok

Rokok Juga Dikenakan Ppn Atas Hasil Tembakau, Dasar Hukum Aturan Ini Diatur Di Dalam Aturan Di Bawah Ini:

Rokok merupakan bagian dari salah satu varian dari produk hasil olahan tembakau, sehingga. Tampilan awal salinan peraturan menteri keuangan no. Dan dalam hal terjadi pelanggaran iklan rokok,.

Dasar Pengenaannya Diatur Dalam Pmk.

Dasar hukum pasal 27 ayat (5) uu 28 tahun 2009: Dasar hukum ppn berdasarkan pasal 3 pmk nomor 174/pmk.03/2015 dijelaskan bahwa pengenaan pajak untuk menghitung ppn yang terutang atas penyerahan hasil tembakau. Pemerintah dan dpr telah menyepakati kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn).

B.dasar Hukum,Objek Pajak,Tarif,Perhitungan Ppn,Pembayaran Dan Pelaporan 1.

8 tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan bkp. Jadi, upaya hukum terhadap pelanggaran iklan rokok tersedia melalui upaya hukum perlindungan konsumen maupun secara pidana. Penyerahan bkp dalam peraturan tentang.

Bahwa Ketentuan Mengenai Dasar Penghitungan, Pemungutan.

Kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian. Hukum asal rokok itu boleh, bisa berubah menjadi wajib, haram, makruh, tergantung pelaku orangnya. Pada dasarnya ada enam alasan pokok sebagai pegangan dasar ketetapan.

Jika Pemerintah Mengenakan Tarif Spesifik Dan Advalorum, Dasar Pengenaan Pajaknya Adalah Rp 200/Batang + (40% X Hje) Pada Saat Diberlakukannya Ketentuan Mengenai.

Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian;. Rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan. Selain cht, dalam pelaksanaan fungsi mengatur (regulerend) pajak pada hasil tembakau, rokok juga dikenakan pajak pertambahan nilai (ppn).