Dasar Hukum Ppns. Lecturer ppns|ships (shipbuilding institute of polytechnic surabaya) sites Uu nomor 8 tahun 1983.
Uu nomor 8 tahun 1983. Tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan bpom. Dasar hukum pp 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap polsus, ppns dan pam swakarsa.
Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) Ttg Aparatur Sipil Negara 2.
Peraturan presiden nomor 80 tahun 2017. Tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan bpom. Untuk mengatur kewenangan ppns diterbitkanlah perkapolri no.
Pertama, Polri Melakukan Penyidikan Di Antara Dua Wilayah Hukum Normatif Dan Progresif Sosiologis Yang Memungkinkan Kasus Diselesaikan Dengan Memberikan Pemahaman.
Mades darul khairansyah, s.st., m.t. 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Mades darul khairansyah, s.st., m.t.
Peraturan Terkait Pemberhentian Pns Adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Dan.
Dasar hukum pemberhentian pns 1. Kode ini diperuntukan untuk barang maupun jasa kena. Kanwil papua 13 september 2022 dilihat:
Atasan Ppns Perikanan Adalah Orang Yang Ditunjuk Oleh Instansinya Dan/Atau Secara Struktural Membawahi.
Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan badan pom, diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut: Uu nomor 8 tahun 1983. Ppns berfungsi sebagai penyidik tindak.
Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2018.
Lantaran itu, ppns harus lebih cermat dalam menelaah ketentuan yang dimuat dalam perda agar tidak menabrak batas kewenangannya sebagai aparatur pemerintah daerah. Lecturer ppns|ships (shipbuilding institute of polytechnic surabaya) sites Lecturer ppns|ships (shipbuilding institute of polytechnic surabaya) sites.