Dasar Hukum Ppsp. Ternyata, hasil pencapaiannya jauh melebihi target. Buku panduan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) 2010.
19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Buku panduan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) 2010. Lebih lanjut, pasal 22 ayat (1) peraturan pemerintah no.
Lebih Lanjut, Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.
Iswandi, m.si menghadiri sekaligus membuka acara coaching clinic 1 & 6 program percepatan. Dasar hukum penanaman modal dan laporan kegiatan penanaman modal. Sampai dengan tahun 2014 ini, telah 446 kota/kabupaten yang tercatat sebagai peserta program ppsp.
Ayat (1) Dan Ayat (2) Jurusita Pajak Dalam Melaksanakantugasnya Merupakan Pelaksana Eksekusi Dari Putusan Yang Samakedudukannya Dengan Putusan.
01 /kpts/ppid/2021 tentang pemutakhiran daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kota pekalongan. Hak mendahulu utang pajak posting komentar hak mendahulu utang pajak untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya dasar hukum:
Dasar Penagihan Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 18 Uu Kup, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Bertempat di hotel golden palace, kepala bappeda provinsi ntb, dr. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak. Dalam menggerakkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh daerah di indonesia,.
Buku Panduan Sumber Dan Mekanisme Pendanaan Sektor Sanitasi.
Merujuk pasal 1 ayat 9 uu nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (ppsp), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.[6] susunan pangkat dan golongan ruang pns pada. Pokja ampl nasional terdiri dari 8 kementerian yaitu kementerian ppn/bappenas, kementerian pekerjaan umum, kementerian dalam negeri, kementerian.
Dimaksud Pada Ayat (1), Direksi Ppsp Harus Mengajukan Permohonan Izin Pembentukan Uus Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dengan Menggunakan Format 1 Tercantum Dalam Lampiran.
Wilayah (bppw) kalimantan timur ikuti pembahasan kelompok kerja (pokja) percepatan pembangunan. 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah (pp 55/2016) mengamanatkan. Buku panduan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) 2010.