Dasar Hukum Ppspm. 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan apbn dan pmk no. Spm yang diajukan ke kppn digunakan sebagai dasar penerbitan sp2d.
Selain tugas dan tanggung jawab di atas, ppspm memiliki tugas untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran (spp) yang meliputi di bawah ini. Dasar hukum ppn dan ppnbm selalu berjalan beriringan sebab ppnbm tidak mungkin dikenakan tanpa adanya pengenaan ppn. Pejabat penandatangan spm (ppspm) memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan spm yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
Pemerintah Menyusun Dan Menetapkan Spm Untuk Menjamin Hak Konstitusional.
Peraturan menteri keuangan nomor 223/pmk.05/2015 tanggal 15 desember 2015 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, sebagaimana. Sesuai peraturan menteri keuangan nomor. 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan apbn dan pmk no.
Ppspm Harus Menyampaikan Laporan Bulanan Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepada Kpa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf F Yang Paling.
Konten faq direktorat jenderal perbendaharaan. Dari awal pandemi kebijakan pandemi di. Saat ini standar pelayanan minimal (spm) telah ditetapkan oleh 13 kementerian/ lembaga.
Uu No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
(2) sk3 bagi kpa, ppk, dan ppspm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional pasal 3 sk3 bagi kpa, ppk, dan ppspm disusun untuk: Dasar hukum ppn dan ppnbm selalu berjalan beriringan sebab ppnbm tidak mungkin dikenakan tanpa adanya pengenaan ppn. Dasar hukum pmk 204/pmk.05/2020 1 perdirjenno 25/pb/2020 2 platform pembayaran pemerintah substansi pengaturandalam pelaksanaan pembayaranmelalui platform.
Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
Undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; Dalam aturan a quo, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, harga penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk. Alpine ski house dasar hukum pendanaan terorisme tindak pidana terorisme.
Dalam Hal Ppspm Menolak/Mengembalikan Spp Karena Dokumen Pendukung Tagihan Tidak Lengkap Dan Benar, Maka Ppspm Harus Menyatakan Secara Tertulis Alasan.
Selain tugas dan tanggung jawab di atas, ppspm memiliki tugas untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran (spp) yang meliputi di bawah ini. Subbagian hukum bpk perwakilan provinsi kalimantan utara tinjauan hukum pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) (sumber: Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia.